- Pembajakan Merek (Trademark Squatting): Pihak lain mendaftarkan identitas brand Anda ke DJKI secara sah di atas kertas. Saat sertifikat mereka terbit, Anda kehilangan hak menggunakan nama produk sendiri.
- Paksaan Rebranding Total: Mengganti logo, kemasan, domain situs, akun media sosial, serta material promosi yang telah menghabiskan biaya produksi dan kepercayaan konsumen.
- Sanksi Pidana dan Perdata: Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar bagi pihak yang memakai merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- Larangan Masuk Ritel Modern dan Marketplace: Pengajuan akun Official Store di platform e-commerce terkemuka serta listing di gerai supermarket nasional mensyaratkan bukti sertifikat pendaftaran merek atau minimal bukti tanda terima permohonan resmi DJKI. Bagi entitas usaha yang menaungi merek dagang, kepemilikan badan hukum melalui pendirian PT resmi memisahkan kepemilikan aset takberwujud ini dari risiko pertanggungjawaban pribadi.
Tahapan Penelusuran dan Strategi Klasifikasi Merek di DJKI
Pendaftaran merek bukan sebatas mengisi formulir daring. Kegagalan paling banyak bermula dari penelusuran awal yang ceroboh dan pemilihan kelas barang/jasa yang tidak akurat.
1. Penelusuran menyeluruh di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)
Sebelum menyetor biaya permohonan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lakukan penelusuran mendalam di sistem PDKI. Analisis mencari kesamaan tulisan persis (identik) sekaligus memeriksa:
- Persamaan Bunyi Ucapan (Konseptual Fonetik): Kata yang dieja berbeda namun terdengar sama saat dilafalkan (contoh: “Xtreme” vs “Ekstrim”).
- Kemiripan Visual dan Logo: Bentuk siluet, tipografi dominan, serta susunan warna yang dapat memperdaya persepsi konsumen.
- Merek Terkenal: Menghindari nama yang menyerupai merek terkemuka internasional meskipun berbeda kelas produk.
2. Penetapan Kelas Sesuai Nice Classification Edisi Terbaru
Sistem internasional membagi barang dan jasa ke dalam 45 kelas (Kelas 1–34 untuk kategori barang, dan Kelas 35–45 untuk kategori jasa). Penentuan kelas harus melindungi inti produk sekaligus jalur distribusinya:
- Bisnis Fashion: Wajib mendaftar di Kelas 25 (pakaian, alas kaki, tutup kepala) dan Kelas 35 (jasa toko retail, promosi, dan penjualan daring).
- Bisnis F&B / Coffee Shop: Memerlukan proteksi di Kelas 30 (biji kopi, minuman berbahan dasar kopi, pastry) dan Kelas 43 (jasa penyediaan makanan dan minuman, kafe, restoran).
- Bisnis Kosmetik & Skincare: Memerlukan pendaftaran di Kelas 3 (sediaan kosmetik, pembersih, wewangian) dan Kelas 35 (gerai distribusi penjualan).
Alur Proses Pendaftaran Merek Hingga Terbit Sertifikat
| Fase Permohonan |
Durasi Waktu |
Aktivitas Utama & Titik Kritis |
| 1. Pengajuan & Pemeriksaan Formalitas |
15 Hari – 1 Bulan |
Pemeriksaan kelengkapan etiket merek, data pemohon, dan kode billing pembayaran PNBP. |
| 2. Masa Publikasi / Pengumuman Resmi |
2 Bulan Penuh |
Pengumuman di Berita Resmi Merek. Pihak ketiga berhak mengajukan sanggahan (keberatan/oposisi) bila ada sengketa nama. |
| 3. Pemeriksaan Substantif |
4 – 6 Bulan |
Pemeriksa DJKI menganalisis ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lain. |
| 4. Penerbitan Sertifikat Merek |
1 Bulan setelah Disetujui |
Penerbitan e-Sertifikat resmi Kemenkumham dengan perlindungan hukum selama 10 tahun (dapat diperpanjang). |
Mengamankan hak merek adalah investasi paling murah dibandingkan biaya sengketa hukum atau kerugian rebranding di kemudian hari. Pastikan merek bisnis Anda memiliki fondasi legal yang kokoh sejak hari pertama perintisan. Konsultasikan penelusuran kelas merek dan pengurusan sertifikat DJKI Anda bersama konsultan HKI terdaftar di layanan pendaftaran merek dagang Legalizin.
