KBLI Brand Kosmetik & Skincare Maklon (20232 & 47725): Panduan Legalitas Lengkap

Mendirikan brand skincare atau kosmetik sendiri saat ini tidak lagi mengharuskan Anda membangun pabrik manufaktur bernilai miliaran rupiah. Skema kontrak produksi atau maklon kosmetik memungkinkan pelaku usaha berfokus penuh pada riset formula, branding, pemasaran, dan distribusi produk. Namun, kekeliruan fatal yang kerap ditemui di kalangan pengusaha pemula adalah ketidaktepatan dalam menentukan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta ketidaktahuan atas batas perizinan edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Banyak pelaku usaha menyangka bahwa pemilik merek harus mencantumkan izin industri manufaktur, atau sebaliknya, merasa cukup hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perdagangan umum tanpa memenuhi komitmen notifikasi kosmetik. Artikel ini membedah secara tuntas klasifikasi KBLI yang relevan, perbedaan peran legal antara pemilik merek dan pabrik maklon, persyaratan teknis notifikasi BPOM, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merek, serta kepatuhan kewajiban sertifikasi halal.

Memahami Perbedaan KBLI: Pemilik Merek (Brand Owner) vs Pabrik Manufaktur Maklon

Dalam ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) yang mengacu pada KBLI 2020 dan penyesuaian KBLI 2025 (berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025), terdapat pemisahan tegas antara entitas yang memproduksi barang secara fisik dan entitas yang memperdagangkan atau mengedarkan produk.

1. KBLI 20232: Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Cairan Lensa Kontak

Kode KBLI 20232 diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki fasilitas pabrik pengolahan, peracikan, dan pengemasan produk kosmetik fisik. Ruang lingkupnya mencakup pembuatan kosmetik rias wajah, perawatan rambut, perawatan kulit (lotion, serum, pelembap, tabir surya), sabun mandi cair/batang, wewangian, hingga pasta gigi.

Karakteristik perizinan berusaha KBLI 20232:

• Tingkat Risiko: Menengah Tinggi.
• Kewajiban Legalitas: NIB dan Sertifikat Standar (SS) yang diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM.
• Fasilitas & Personel: Wajib memiliki sarana produksi yang lolos sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan A (semua sediaan dengan Penanggung Jawab Apoteker) atau Golongan B (sediaan terbatas dengan Tenaga Teknis Kefarmasian).

Penting bagi Anda: Jika perusahaan Anda murni bertindak sebagai pemilik merek (brand owner) yang memesan produk jadi dari pabrik maklon, Anda tidak perlu dan tidak dianjurkan mengambil KBLI 20232 pada NIB Anda, kecuali Anda memang berencana mendirikan gedung pabrik pengolahan sendiri di zona industri.

2. KBLI Perdagangan Eceran Kosmetik: 47724 dan 47911

Bagi pemilik merek maklon, kegiatan usaha utama Anda secara hukum adalah perdagangan barang kosmetik. Dua kode KBLI utama yang wajib dicantumkan adalah:

• KBLI 47724 (Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia): Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik untuk manusia di gerai fisik, toko, butik kecantikan, atau kios mandiri. Tingkat risiko pada OSS RBA adalah Menengah Rendah.
• KBLI 47911 (Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium): Kelompok ini mencakup penjualan produk kosmetik yang dilakukan secara langsung melalui media internet, e-commerce, toko resmi daring, atau media sosial.
• KBLI 46443 (Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia): Tambahkan kode ini jika badan usaha Anda mendistribusikan produk dalam skala besar/grosir ke reseller, distributor daerah, atau jaringan klinik kecantikan pihak ketiga.

Anda dapat melakukan pengecekan cakupan kode usaha secara mandiri melalui direktori lengkap di Tools Cek KBLI 2025 Legalizin.

Matriks Perbandingan Perizinan: Brand Owner Maklon vs Pabrik Kosmetik

Tabel berikut merangkum perbedaan hak, kewajiban, dan instrumen izin antara pemilik merek maklon dan pihak manufaktur penerima kontrak:

Alur dan Regulasi Notifikasi BPOM Kosmetik Kontrak (PerBPOM No. 21 Tahun 2022)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, permohonan notifikasi kosmetika kontrak dapat diajukan oleh usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan perjanjian kontrak produksi dengan industri kosmetika berizin.

Untuk mendapatkan nomor izin edar (Nomor Notifikasi dengan kode NA yang berlaku selama 3 tahun), Anda harus melewati tahapan regulasi berikut:

Langkah 1: Pemeriksaan Sarana & Surat Rekomendasi UPT BPOM

Meskipun tidak memiliki fasilitas pabrik, pemilik merek wajib memiliki sarana penyimpanan (gudang) yang higienis, bersih, terhindar dari paparan sinar matahari langsung, dan memenuhi standar sanitasi. Petugas Balai Besar/Balai POM setempat akan melakukan audit sarana penyimpanan dan memeriksa prosedur standar operasional (SOP) penerimaan, pencatatan kartu stok, penanganan keluhan konsumen, penanganan sampel pertinggal, serta prosedur penarikan produk (recall).

Langkah 2: Perjanjian Kontrak Produksi Notarial

Pasal 9 PerBPOM 21/2022 menegaskan bahwa dokumen kontrak kerja sama produksi antara pemilik merek dan pabrik maklon wajib disahkan oleh Notaris. Dokumen ini wajib memuat sekurang-kurangnya:

• Identitas lengkap badan usaha pemberi kontrak dan pabrik penerima kontrak;
• Daftar nama merek dan/atau nama sediaan kosmetik yang diproduksi;
• Masa berlaku perjanjian kerja sama (pabrik maklon wajib memiliki sertifikat CPKB dengan sisa masa berlaku minimal 6 bulan);
• Klausul kepemilikan formula dan hak penarikan nomor notifikasi.

Langkah 3: Penunjukan Penanggung Jawab Teknis

Badan usaha pemilik merek wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis yang memiliki kompetensi teknis di bidang farmasi/kimia (dibuktikan dengan ijazah, KTP, dan surat perjanjian kerja) untuk mengelola Dokumen Informasi Produk (DIP) dan memantau keamanan sediaan kosmetik pascapemasaran (pharmacovigilance).

Langkah 4: Pendaftaran Akun dan Notifikasi Elektronik (Notifkos)

Setelah dokumen administrasi dan rekomendasi UPT terbit, pendaftaran akun badan usaha dilakukan pada portal resmi notifkos.pom.go.id. Setelah akun diverifikasi, pengajuan formula, bahan baku, desain penandaan/kemasan, dan uji stabilitas diserahkan secara elektronik untuk evaluasi verifikator BPOM hingga diterbitkan Surat Pemberitahuan Notifikasi Kosmetik.

Untuk memastikan proses administrasi NIB dan izin edar produk Anda tidak terhambat oleh berkas yang tidak lengkap, Anda dapat memanfaatkan layanan terpadu Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Legalizin dan pendampingan izin usaha Pembuatan NIB OSS RBA.

Perlindungan Merek DJKI Kelas 3: Wajib Sebelum Memulai Notifikasi

Banyak pengusaha skincare melakukan kesalahan fatal: mengurus formula dan kontrak maklon terlebih dahulu sebelum mengamankan hak merek dagangnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan PerBPOM, dalam formulir pendaftaran notifikasi kosmetika, pemohon harus menyertakan sertifikat pendaftaran merek atau minimal Bukti Penerimaan Permohonan Merek dari DJKI. Produk kosmetik dan skincare didaftarkan pada Kelas Barang 3 (mencakup sabun pembersih badan/wajah, krim pelembap, minyak atsiri, losion, deodoran, sediaan tabir surya, dan tata rias).

Risiko besar bila merek belum didaftarkan:

1. Pembatalan Izin Edar BPOM: Jika pihak lain lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, nomor notifikasi BPOM produk Anda dapat dibatalkan secara sepihak oleh otoritas pengawas obat dan makanan.
2. Kerugian Modal Produksi: Anda berisiko menghadapi gugatan pelanggaran hak merek dari pemilik sah di Pengadilan Niaga, yang berujung pada penyitaan stok barang dan kewajiban ganti rugi materiil.

Lakukan penelusuran nama merek dan daftarkan hak eksklusif Anda sejak awal melalui Jasa Pendaftaran Merek HKI Legalizin guna memastikan brand kecantikan Anda terlindungi penuh.

Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Produk Kosmetik

Berdasarkan regulasi Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014 dan aturan perubahannya), produk kosmetik masuk ke dalam tahapan kewajiban bersertifikat halal yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku industri dan distributor kosmetik. Mengingat pabrik maklon yang bersertifikat CPKB umumnya telah mengantongi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada fasilitas produksinya, pemilik merek tinggal memperluas cakupan registrasi varian produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Checklist Dokumen Persiapan Membangun Brand Skincare Maklon

Sebelum mendatangi fasilitas maklon kosmetik, pastikan berkas-berkas legalitas entitas Anda telah lengkap:

• Legalitas Badan Usaha: Akta Pendirian, SK Pengesahan Kemenkumham, serta NPWP Badan Usaha (bentuk PT Persekutuan Modal atau PT Perorangan sangat disarankan untuk memisahkan tanggung jawab hukum pribadi).
• NIB Berbasis Risiko: NIB aktif dengan pencantuman KBLI 47724, 47911, dan 46443.
• Tanda Bukti Daftar Merek DJKI: Bukti permohonan atau sertifikat merek Kelas 3 dari DJKI.
• Perjanjian Kerja Sama Notarial: Draf akta kontrak maklon legal yang mencakup kepemilikan formula dan hak komersial.
• Surat Rekomendasi Sarana BPOM: Dokumen hasil verifikasi tempat penyimpanan/gudang dari Balai POM setempat.

Membangun brand kecantikan yang bernilai tinggi membutuhkan fondasi kepatuhan hukum yang solid sejak hari pertama. Pastikan struktur badan usaha dan perizinan edar produk Anda ditangani secara presisi bersama tim konsultan legalitas Legalizin.