Syarat Izin Usaha Rental PlayStation dan Arena Game CV 2026: KBLI 93293 dan NIB OSS RBA

Minat terhadap kompetisi gim daring dan tempat bermain berkelompok masih tumbuh di kota-kota besar maupun kabupaten, sehingga rental PlayStation dan game center berkembang dari usaha rumahan menjadi bisnis dengan beberapa cabang. Supaya operasional tidak terhenti saat pemeriksaan dari dinas terkait, pelaku usaha wajib memenuhi syarat izin usaha game center CV 2026 secara lengkap, mulai dari pemilihan kode klasifikasi usaha yang tepat hingga dokumen keselamatan bangunan. Banyak pemilik usaha baru keliru menyamakan game center dengan warung internet biasa, padahal ketentuan perizinannya berbeda sejak KBLI 2025 diberlakukan.

Bagi pemilik beberapa unit konsol atau ruang bermain yang dikelola bersama rekan usaha, badan hukum Persekutuan Komanditer banyak dipilih karena pendiriannya ringkas dan modal awalnya tidak dipatok minimum. Pelaku usaha yang ingin memulai dari nol dapat memanfaatkan jasa pendirian CV resmi agar akta notaris, NPWP badan usaha, dan pendaftaran di sistem AHU terselesaikan sekaligus. Pembahasan berikut menguraikan klasifikasi KBLI 93293, tahapan pengajuan di OSS RBA, serta kewajiban Sertifikat Standar yang harus dipenuhi sebelum gerai dibuka untuk umum.

Klasifikasi KBLI 93293 untuk Arena Permainan Ketangkasan

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, usaha penyediaan tempat dan fasilitas permainan ketangkasan tercatat dengan kode KBLI 93293, Pengelolaan Arena Permainan. Kelompok ini mencakup penyediaan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai kegiatan pokok, termasuk rental konsol, mesin arkade, dan bilik simulator yang disewakan per jam. Kegiatan ini dapat dilengkapi penyediaan jasa makan dan minum, namun posisinya tetap sebagai pelengkap dan bukan kegiatan utama.

Pemilihan kode ini penting karena berbeda dengan KBLI 93299 yang mencakup aktivitas hiburan dan rekreasi lain yang tidak masuk kelompok 93291 sampai 93297, serta berbeda dengan KBLI 56301 yang khusus mengatur kedai kopi. Usaha yang menggabungkan konsep rental PlayStation dengan kafe menetap sebaiknya mendaftarkan dua kode sekaligus dalam NIB, yaitu 93293 untuk kegiatan bermain dan kode kuliner yang relevan untuk penjualan makanan dan minuman, agar ruang lingkup usaha tercatat lengkap dan tidak menimbulkan selisih saat pemeriksaan lapangan.

Tingkat Risiko dan Kewajiban Sertifikat Standar

Usaha dengan KBLI 93293 masuk kategori risiko menengah tinggi karena melibatkan banyak pengunjung dalam satu ruangan tertutup. Konsekuensinya, perizinan berusaha yang wajib dimiliki mencakup NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan setelah verifikasi oleh pemerintah daerah setingkat gubernur. Dua kewajiban utama yang melekat pada Sertifikat Standar ini adalah kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi, serta Sertifikat Laik Sehat dari dinas kesehatan setempat.

Dokumen pendukung yang perlu disiapkan pelaku usaha antara lain bukti kepemilikan atau sewa lahan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai skala usaha, serta surat rekomendasi keamanan dari kepolisian setempat terkait pengelolaan keramaian. Beberapa pemerintah daerah juga meminta pemasangan kamera pengawas dan jalur evakuasi kebakaran mengingat kapasitas pengunjung yang padat pada jam ramai, terutama akhir pekan dan musim libur sekolah.

Tahapan Pengajuan NIB melalui OSS RBA

Proses dimulai dengan pendaftaran akun di sistem OSS RBA menggunakan NIK penanggung jawab dan NPWP badan usaha CV. Setelah data perusahaan terisi, pelaku usaha memilih kode KBLI 93293 pada kolom kegiatan usaha, kemudian sistem akan menampilkan tingkat risiko beserta daftar perizinan yang wajib dilengkapi. Pada tahap ini NIB diterbitkan terlebih dahulu sebagai legalitas dasar, sementara Sertifikat Standar menyusul setelah verifikasi teknis oleh dinas pariwisata dan dinas kesehatan daerah.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan umumnya ditetapkan empat belas hari kerja sejak NIB terbit, sehingga pelaku usaha sebaiknya menyiapkan seluruh dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan agar tidak melewati tenggat. Usaha yang gagal memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditentukan berisiko mendapat sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat Standar hingga pencabutan izin apabila pelanggaran berulang.