Syarat Izin Usaha Sekolah Mengemudi Mobil PT 2026: KBLI 85530, Sertifikat Instruktur, dan NIB OSS RBA

Izin usaha sekolah mengemudi mobil kini punya rumah klasifikasi baru di KBLI 85530, menggantikan kode lama yang sebelumnya tercampur dengan pendidikan nonformal lain. Bagi pengusaha yang berniat membuka kursus stir mobil secara resmi, kejelasan kode ini penting karena menentukan jenis NIB, sertifikat standar, dan izin teknis yang wajib diurus di OSS RBA. Artikel ini membahas tahapan lengkapnya, dari pemilihan badan usaha sampai syarat kendaraan latihan dan instruktur.

KBLI 85530: Lingkup dan Batasan yang Sering Disalahpahami

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, KBLI 85530 mencakup kegiatan sekolah mengemudi untuk pengemudi pribadi, termasuk pendidikan nonkomersial yang diselenggarakan sekolah penerbangan atau pelayaran tanpa menerbitkan sertifikat berizin resmi. Perlu digarisbawahi, frasa “nonkomersial” di sini merujuk pada jenis pengemudi yang dilatih (pengemudi pribadi, bukan pengemudi profesional angkutan umum atau pilot berlisensi), bukan pada status komersial usahanya. Bisnis kursus stir mobil tetap sah berjalan sebagai entitas komersial yang memungut biaya dari peserta.

Yang perlu dihindari adalah mencampur KBLI ini dengan pelatihan pengemudi profesional kendaraan umum atau sekolah penerbangan berlisensi, karena keduanya punya klasifikasi dan otoritas pengawas berbeda. Kesalahan memilih kode berisiko membuat NIB tidak sinkron dengan kegiatan usaha riil saat verifikasi lapangan oleh Dinas Perhubungan.

PT atau CV? Memilih Bentuk Badan Usaha Kursus Mengemudi

Sebagian pelaku usaha kursus stir mobil masih beroperasi sebagai usaha perseorangan tanpa badan hukum, padahal status ini menyulitkan saat mengajukan rekomendasi Dinas Perhubungan atau bermitra dengan lembaga pembuatan SIM. Mendirikan PT memberi perlindungan tanggung jawab terbatas dan kredibilitas lebih saat bernegosiasi dengan mitra korporat, sementara CV cocok untuk skala usaha keluarga dengan modal lebih ringan. Proses jasa pendirian PT resmi umumnya memakan waktu 3-5 hari kerja hingga terbit SK Kemenkumham, sedangkan paket jasa pendirian CV resmi relatif lebih cepat karena tanpa pengesahan modal dasar.

Sebelum menentukan nama usaha, cek dulu ketersediaan nama melalui alat cek nama PT agar tidak bertabrakan dengan badan usaha yang sudah terdaftar di SABH.

Legalitas Dasar: Akta, NPWP Badan, dan NIB OSS RBA

Setelah badan usaha terbentuk, dokumen yang wajib disiapkan meliputi akta pendirian dari notaris, SK Kemenkumham, NPWP badan, dan surat domisili usaha. Pendaftaran NIB dilakukan melalui OSS RBA dengan memilih KBLI 85530 pada tahap penambahan kegiatan usaha. Karena risiko usaha ini umumnya tergolong menengah, sistem akan menampilkan kewajiban Sertifikat Standar yang perlu diverifikasi oleh kementerian atau dinas terkait sebelum dinyatakan efektif berlaku.

Syarat Teknis: Instruktur Bersertifikat dan Kendaraan Latihan

Dinas Perhubungan di banyak daerah, termasuk DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 66 Tahun 2019, menetapkan syarat teknis operasional yang cukup rinci bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi:

• Instruktur wajib memegang sertifikat kompetensi instruktur mengemudi dan kartu instruktur yang masih berlaku.
• Penyelenggara wajib memiliki atau menguasai minimal 5 unit kendaraan latihan dengan usia pakai tidak lebih dari 10 tahun.
• Kendaraan latihan dilengkapi rem tambahan untuk instruktur, kaca spion tambahan, serta tanda “Mobil Latihan” yang terlihat jelas dari depan dan belakang.
• Kurikulum pelatihan mencakup teori dasar berkendara, praktik lapangan tertutup, dan praktik di jalan raya dengan pengawasan instruktur.

Dokumen-dokumen ini menjadi lampiran wajib saat mengajukan rekomendasi penyelenggaraan dari Dinas Perhubungan setempat, yang kemudian menjadi syarat pelengkap bagi penerbitan Sertifikat Standar di OSS RBA.

Lokasi Usaha: PKKPR dan Dokumen Lingkungan

Lokasi kantor dan lapangan praktik perlu sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang setempat. OSS RBA akan meminta Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebelum izin lanjutan terbit. Untuk dampak lingkungan, skala usaha kursus mengemudi umumnya hanya diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), kecuali jika lapangan praktik cukup luas sehingga dinas lingkungan setempat meminta kajian UKL-UPL.