Cara Mengurus Persetujuan Impor 2026: Syarat, Alur INATRADE, dan Status Lartas Barang

Daftar Isi Regulasi (12 bagian)
Cara Mengurus Persetujuan Impor 2026: Syarat, Alur INATRADE, dan Status Lartas Barang
Persetujuan impor (PI) adalah dokumen izin yang menentukan apakah kontainer Anda boleh turun dari kapal atau harus menganggur di lapangan penumpukan. Sejak Permendag 16/2025 berlaku dan diubah dua kali lewat Permendag 37/2025 serta Permendag 18/2026, tata cara pengajuan persetujuan impor bergeser cukup jauh: permohonan diproses lewat INATRADE lalu diteruskan ke SINSW, pemeriksaan administratif dibatasi 15 hari kerja, dan sanksi atas laporan realisasi impor yang telat dipertegas. Panduan ini merangkum syarat, urutan pengajuan, serta titik rawan yang paling sering membuat permohonan PI ditolak atau barang tertahan di pelabuhan.
Apa Itu Persetujuan Impor dan Kapan Wajib Diurus
PI adalah perizinan berusaha di bidang impor yang diterbitkan untuk komoditas yang masuk kategori barang dibatasi (lartas). Bentuknya dokumen elektronik berisi pos tarif atau harmonized system (HS), uraian dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, serta masa berlaku. Tanpa PI, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak bisa diproses Bea Cukai, meski seluruh dokumen pengapalan lengkap.
Status barang dalam daftar lartas dibagi tiga. Mengetahui posisi barang Anda adalah langkah pertama sebelum menyusun anggaran impor.
| Status barang | Arti | Konsekuensi praktis |
|---|---|---|
| Dilarang | Tidak boleh masuk sama sekali | Tidak ada jalur perizinan, barang ditolak |
| Dibatasi | Boleh masuk setelah izin lengkap | Butuh PI, sering ditambah pertimbangan teknis dan Laporan Surveyor |
| Bebas | Tidak butuh PI | Dokumen kepabeanan tetap wajib |
Pemeriksaan status dilakukan lewat kode HS di sistem INSW. Satu kesalahan digit pada HS membuat barang terbaca bebas padahal sebenarnya dibatasi, dan koreksi di pelabuhan jauh lebih mahal daripada koreksi sebelum pengapalan.
Dasar Hukum Persetujuan Impor yang Berlaku di 2026
Kerangka aturan impor berubah tiga kali dalam dua tahun terakhir. Versi lama, Permendag 36/2023 junto Permendag 8/2024, sudah dicabut.
- Permendag 16/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, diundangkan 29 Agustus 2025 dan berlaku 60 hari setelahnya. Regulasi ini memuat ketentuan umum, termasuk kewajiban NIB yang berlaku sebagai API.
- Permendag 17/2025 sampai 24/2025 memecah aturan per klaster komoditas: tekstil dan produk tekstil, pertanian dan peternakan, garam dan perikanan, bahan kimia dan bahan tambang, elektronik dan telematika, barang industri tertentu, barang konsumsi, serta barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non-B3.
- Permendag 37/2025 menjadi perubahan pertama atas Permendag 16/2025.
- Permendag 18/2026 menjadi perubahan kedua, diundangkan 4 Juni 2026. Isinya menyentuh penerbitan Laporan Surveyor setelah masa berlaku PI habis, konsistensi nomor PI antara LS dan PIB, sanksi laporan realisasi impor, serta mekanisme pengecualian saat arus barang tersendat.
Aturan turunan terus menyusul. Contoh terbaru, Permendag 23/2026 mengatur impor barang elektronik dalam keadaan tidak baru (BETB) sebanyak 136 pos tarif sebagai bahan baku industri di KPBPB Batam, efektif 9 Oktober 2026, dengan syarat API-P, PI, dan LS yang diverifikasi di negara asal. Artinya, satu perusahaan bisa tunduk pada dua atau tiga Permendag sekaligus, tergantung komoditas yang diimpor.
Syarat Mengurus Persetujuan Impor
1. NIB sebagai API dan KBLI yang sesuai
NIB adalah Angka Pengenal Importir. Ada dua jenis yang perlu dibedakan sejak awal. API-U dipakai importir yang mengimpor barang untuk dijual kembali, sementara API-P dipakai importir yang mengimpor barang untuk keperluan produksi sendiri. Salah pilih jenis API membuat permohonan PI ditolak pada tahap penelitian.
KBLI pada NIB harus mencakup kegiatan yang benar-benar dijalankan. Untuk perusahaan dagang, KBLI 46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang) atau 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa) lazim dipakai. Untuk pabrik yang mengimpor bahan baku, KBLI industri menjadi syarat, dan pengajuan API-P mengikuti kode tersebut. Jika badan usaha belum berdiri, urus dulu lewat jasa pendirian PT resmi supaya KBLI, akta, dan NIB selaras sejak awal. Usaha dagang berskala kecil bisa memakai jalur pendirian CV, dengan catatan jenis API yang bisa diajukan mengikuti skala dan bentuk badan usahanya.
2. Dokumen perusahaan yang aktif
Siapkan NIB, akta pendirian beserta pengesahan Kemenkumham, NPWP badan yang sudah divalidasi, rekening perusahaan, serta bukti kepemilikan atau sewa gudang bila diminta. NPWP yang belum aktif di sistem Coretax kerap menjadi penyebab pengajuan macet. Urutan pembuatannya bisa dibaca di artikel syarat pembuatan NPWP badan PT.
3. Pertimbangan teknis dari kementerian sektor
Sebagian komoditas memerlukan rekomendasi atau pertimbangan teknis sebelum PI diproses, misalnya untuk produk pertanian, bahan kimia berbahaya, elektronik, atau barang konsumsi tertentu. Rekomendasi ini diterbitkan kementerian atau lembaga teknis dan punya masa berlaku sendiri. Mengurusnya belakangan hanya memindahkan antrean ke tahap akhir.
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Ayo Jadi CEO
Pendirian PT
Badan usaha berbadan hukum dengan pertanggungjawaban terbatas. Pilihan utama untuk bisnis yang ingin berkembang besar, aman, dan profesional.
Ayo Jadi Bos
Pendirian CV
Solusi ekonomis untuk usaha kecil menengah. Syarat lebih mudah, proses lebih cepat, tanpa ketentuan modal minimal yang ketat.
Artikel Terkait
NIB & OSS RBA
- Izin Usaha Sawmill 2026: Modal, Mesin, dan Alur NIB OSS RBA
- Syarat Kemitraan Supplier Sayur Segar CV 2026: Pasokan Supermarket Modern, Uji Bebas Residu Pestisida, dan Penagihan Invoice Berjangka
- Syarat Izin Biro Jasa Penerjemah Tersumpah CV 2026: SK Kemenkumham Sworn Translator, Sertifikasi Kualifikasi HPI, dan Kerahasiaan Dokumen
- Syarat Perjanjian Konsinyasi Dagang CV 2026: Penitipan Produk Retail, Laporan Penjualan Berkala, dan Retur Barang Rusak
- Syarat Kantor Cabang CV 2026: Lampiran NIB OSS RBA, NITKU Coretax, dan Penunjukan Pimpinan
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA





