Panduan Syarat Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJP 2026: Alur KBLI 09900, Syarat Minerba ESDM, dan OSS RBA

Menjadi kontraktor di sektor mineral dan batubara menuntut kepatuhan yurisdiksi yang berlapis. Menjalankan operasional penggalian, pengupasan tanah penutup (overburden removal), hingga pengangkutan batubara tanpa Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) merupakan pelanggaran hukum berat sesuai regulasi Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Bagi korporasi yang membidik kontrak kerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK di Kalimantan, Sumatra, maupun Sulawesi, kepemilikan IUJP resmi adalah tiket mutlak verifikasi vendor.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama sistem OSS RBA menerapkan klasifikasi ketat bagi pelaku usaha penunjang pertambangan. Tulisan ini mengurai secara terperinci landasan hukum, pemetaan KBLI 09900, kualifikasi Penanggung Jawab Teknis (PJT), kelaikan armada peralatan, hingga tata cara pengajuan PB-UMKU IUJP di tahun 2026.

Landasan Regulasi IUJP dan Kaidah Pertambangan yang Baik

Regulasi jasa pertambangan di Indonesia bersandar pada serangkaian payung hukum nasional yang menuntut integrasi antara legalitas korporasi dan audit keselamatan kerja:

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
• Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA).
• Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice).

Pemerintah menegaskan distingsi tegas: pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah pemilik konsesi wilayah tambang, sedangkan kontraktor pelaksana operasional di lapangan wajib berpayung pada IUJP.

Klasifikasi KBLI 09900 dan Bidang Jasa Pertambangan

Dalam sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025/2026, pos utama bagi kontraktor jasa pertambangan umum bermuara pada kode KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya). Klasifikasi ini mencakup spektrum luas pekerjaan teknis yang terbagi dalam subbidang resmi Kementerian ESDM:

Syarat Administratif dan Teknis Permohonan IUJP 2026

Permohonan IUJP diajukan oleh entitas berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah tidak menerbitkan IUJP untuk entitas perorangan atau CV karena skala tanggung jawab keselamatan tambang berskala masif. Berikut berkas fundamental yang wajib disiapkan:

1. Legalitas Korporasi Dasar

• Akta Pendirian PT dan Akta Perubahan Terakhir yang disahkan SK Kemenkumham RI.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dengan KBLI 09900 yang berstatus aktif.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha berstatus Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid.
• Surat Keterangan Domisili Usaha atau Perjanjian Sewa Kantor Komersial yang sah.

2. Kualifikasi Penanggung Jawab Teknis (PJT)

Kementerian ESDM mewajibkan penunjukan Penanggung Jawab Teknis (PJT) tetap yang memiliki kompetensi teknis diakui negara. Syarat PJT mencakup: