Payroll PT 2026: Langkah Hitung Potongan PPh 21 dan Iuran Jaminan Sosial Karyawan

Daftar Isi Regulasi (8 bagian)
Bagi pemilik PT, mengurus gaji bukan urusan mentransfer angka ke rekening karyawan. Ada satu kewajiban yang menempel sejak slip gaji pertama: memotong PPh 21. Sejak 2024, cara menghitung PPh 21 karyawan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang ditetapkan PP 58/2023 dan dijabarkan PMK 168/2023. Aturan itu masih jadi acuan pada 2026, hanya kanal pelaporannya yang berpindah ke Coretax DJP. Artikel ini membedah alurnya dari kategori PTKP sampai angka yang masuk ke bukti potong 1721-A1.
Dasar hukum yang masih dipakai di 2026
Tiga lapis aturan menjadi pegangan bagian keuangan PT saat memotong pajak gaji. Pertama, Pasal 21 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP. Kedua, PP 58/2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21, yang memperkenalkan tarif efektif bulanan dan harian. Ketiga, PMK 168/2023 sebagai petunjuk pelaksanaan, termasuk lampiran tabel TER kategori A, B, dan C.
Pemotongan dengan TER berlaku untuk masa pajak Januari sampai November. Desember tidak ikut TER, karena pada masa pajak terakhir perusahaan wajib menghitung ulang pajak setahun penuh dengan tarif Pasal 17. Selisih antara pajak setahun dan total potongan sebelas bulan sebelumnya jadi angka yang dipotong di bulan Desember, bisa kurang bisa lebih.
Untuk perusahaan yang baru berdiri, kewajiban ini muncul otomatis begitu ada karyawan tetap dan NPWP badan aktif. Jika badan usaha belum punya NPWP dan akses Coretax, urusannya lebih dulu di panduan pembuatan NPWP badan PT, karena pemotongan tidak bisa dilaporkan tanpa akun pajak yang aktif.
Langkah pertama: kunci kategori TER dari status PTKP
Kategori TER tidak ditentukan besar gaji, melainkan status PTKP karyawan pada 1 Januari tahun pajak. Salah menentukan kategori membuat potongan seluruh tahun meleset, dan koreksinya baru terasa di Desember.
- Kategori A: TK/0, TK/1, K/0 (PTKP Rp54.000.000 sampai Rp58.500.000 per tahun).
- Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, K/2 (PTKP Rp63.000.000 sampai Rp67.500.000).
- Kategori C: K/3 (PTKP Rp72.000.000).
Status yang dipakai adalah data kepegawaian per awal tahun, bukan kondisi saat slip gaji dibuat. Karyawan yang menikah atau punya anak di pertengahan 2026 umumnya baru masuk hitungan PTKP baru pada 2027, kecuali perusahaan memutuskan penyesuaian berdasarkan bukti yang dilaporkan karyawan. Simpan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan NPWP karyawan sebagai dasar penetapan, karena angka ini yang dipertanyakan pertama kali saat pemeriksaan.
Tabel tarif efektif bulanan kategori A
Kategori A paling banyak dipakai di perusahaan dengan mayoritas karyawan lajang. Lapisan tarifnya bergerak dari 0% sampai 34%, dengan potongan utama sebagai berikut (sesuai lampiran PP 58/2023).
| Penghasilan bruto bulanan | Tarif TER A |
|---|---|
| Sampai Rp5.400.000 | 0% |
| Rp5.400.001 – Rp5.650.000 | 0,25% |
| Rp5.650.001 – Rp5.950.000 | 0,50% |
| Rp5.950.001 – Rp6.300.000 | 0,75% |
| Rp6.300.001 – Rp6.750.000 | 1% |
| Rp6.750.001 – Rp7.500.000 | 1,25% |
| Rp7.500.001 – Rp8.550.000 | 1,50% |
| Rp8.550.001 – Rp9.650.000 | 1,75% |
| Rp9.650.001 – Rp10.050.000 | 2% |
| Rp10.700.001 – Rp11.050.000 | 3% |
| Rp11.600.001 – Rp12.500.000 | 4% |
| Rp12.500.001 – Rp13.750.000 | 5% |
| Rp15.100.001 – Rp16.950.000 | 7% |
| Rp19.750.001 – Rp24.150.000 | 9% |
| Rp30.050.001 – Rp32.400.000 | 13% |
| Rp56.300.001 – Rp62.200.000 | 20% |
Lapisan di antaranya tetap berlaku, hanya tidak ditampilkan agar tabel mudah dibaca. Tabel penuh ada di lampiran PMK 168/2023 dan sudah tertanam di aplikasi payroll. Untuk karyawan berstatus K/3, pakai tabel kategori C yang titik mulainya lebih tinggi karena PTKP-nya lebih besar.
Simulasi: gaji Rp9.500.000, status TK/0
Ambil contoh Rian, staf administrasi di sebuah PT dengan gaji bruto Rp9.500.000 per bulan dan status TK/0. Kategori TER-nya A. Bruto Rp9.500.000 masuk lapisan Rp8.550.001 sampai Rp9.650.000, tarifnya 1,75%.
Potongan PPh 21 per bulan = Rp9.500.000 x 1,75% = Rp166.250. Angka ini dipakai untuk masa Januari sampai November, dan masuk ke SPT Masa PPh 21 bulan bersangkutan.
Perhatikan satu hal: tarif efektif sudah memperhitungkan PTKP di dalam strukturnya, jadi jangan mengurangi bruto dengan PTKP lagi sebelum mengalikannya. Kesalahan ganda ini paling sering muncul saat perusahaan memindahkan perhitungan manual ke spreadsheet baru.
Penghasilan tidak teratur seperti THR, bonus tahunan, dan komisi ikut dipotong PPh 21 pada bulan pembayarannya. Caranya: tambahkan nilai THR ke penghasilan bruto bulan tersebut, lalu kalikan dengan tarif efektif kategori TER karyawan. Potongan bulan itu otomatis lebih besar, dan selisihnya ikut diperhitungkan pada perhitungan ulang Desember. Contoh sederhana: Rian menerima THR Rp9.500.000 di bulan Maret, sehingga bruto Maret menjadi Rp19.000.000. Angka itu masuk lapisan Rp16.950.001 sampai Rp19.750.000 dengan tarif 8%, jadi potongan Maret menjadi Rp1.520.000, bukan Rp166.250. Perencanaan kas perusahaan perlu memperhitungkan lonjakan ini, terutama pada bulan pencairan THR.
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Artikel Terkait

Syarat Pengurusan Surat Keterangan Fiskal SKF CV 2026: Riwayat Kepatuhan SPT Tahunan, Surat Bebas Tunggakan KPP Pratama, dan Integrasi Portal Coretax DJP

Syarat Pembiayaan Sindikasi Multilateral PT 2026: Peran Mandated Lead Arranger, Klausul Sharing of Payments, dan Agen Jaminan

Syarat Pengeluaran Saham Portepel PT 2026: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD, Keputusan RUPSLB, dan Notaris Rekanan
Pajak & Keuangan
- Cara Tutup Buku Akhir Tahun PT 2026: Jurnal Penyesuaian dan Batas Waktu Laporan
- Perlakuan Akuntansi Biaya Pra-Operasi PT: Masuk Akun Apa di Laporan Keuangan
- Syarat Pengurusan Surat Keterangan Fiskal SKF CV 2026: Riwayat Kepatuhan SPT Tahunan, Surat Bebas Tunggakan KPP Pratama, dan Integrasi Portal Coretax DJP
- Syarat Pengeluaran Saham Portepel PT 2026: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD, Keputusan RUPSLB, dan Notaris Rekanan
- Syarat Restitusi PPN CV 2026: Kelebihan Faktur Masukan, Pemeriksaan DJP, dan Pengembalian Pendahuluan
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Kotak Karton Bergelombang CV 2026: KBLI 17021, Standar BCT Box, dan NIB OSS RBA


