Syarat Izin Usaha Pengembang Video Game PT 2026: KBLI 62011, Tanda Daftar PSE, dan SK AHU

Kebutuhan legalitas studio pengembang perangkat lunak hiburan interaktif di Indonesia mengalami pembaruan signifikan seiring berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Membangun studio gim komersial kini menuntut kepatuhan administratif terpadu, mulai dari pengesahan badan hukum, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, hingga pemenuhan standar klasifikasi konten. Pelaku industri kreatif yang ingin mendirikan badan usaha berbadan hukum dapat memanfaatkan layanan jasa pendirian PT resmi agar dokumen anggaran dasar dan pengesahan kementerian selesai tepat waktu.

Ruang Lingkup Klasifikasi KBLI 62011

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menetapkan kode 62011 dengan judul resmi Aktivitas Pengembangan Video Game. Kelompok ini mencakup serangkaian kegiatan teknis dan kreatif dalam memproduksi gim interaktif lintas platform, baik untuk komputer pribadi (PC), konsol, perangkat bergerak (mobile game), maupun platform komputasi awan.

Berdasarkan rincian Badan Pusat Statistik (BPS), cakupan aktivitas KBLI 62011 meliputi:

• Perancangan konsep permainan (game design), penulisan alur cerita, mekanika gim, dan perancangan level.
• Pemrograman mesin gim (game engine programming), rekayasa perangkat lunak logika, dan integrasi antarmuka pemrograman aplikasi (API).
• Pembuatan aset grafis visual dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D), pembuatan tekstur, rigging, dan animasi karakter.
• Perekaman dan perancangan audio, efek suara interaktif, serta komposisi musik pengiring.
• Pengujian mutu perangkat lunak (quality assurance), pengujian kompatibilitas perangkat keras, penambalan kutu (bug fixing), serta pemeliharaan server multipemain daring.

Pelaku usaha perlu membedakan KBLI 62011 dengan kode aktivitas terkait. Jika studio Anda juga mengoperasikan toko aplikasi mandiri atau portal distribusi gim pihak ketiga, Anda perlu menambahkan KBLI 63122 sebagaimana dijelaskan dalam artikel perizinan studio e-commerce dan platform digital. Sementara itu, penyelenggaraan turnamen olahraga elektronik fisik tergolong ke dalam kelompok KBLI 9329 lainnya.

Tingkat Risiko dan Dokumen Legalitas OSS RBA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, KBLI 62011 di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tingkat risiko Menengah Rendah. Penentuan risiko ini memperhitungkan peredaran konten digital interaktif serta aspek perlindungan data konsumen pengguna gim.

Dokumen legalitas berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA meliputi:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB): Identitas tunggal legalitas usaha yang memuat hak akses kepabeanan serta integrasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Sertifikat Standar Mandiri: Dokumen pernyataan kepatuhan teknis yang disetujui otomatis oleh sistem OSS RBA setelah pelaku usaha menyetujui lembar kesanggupan pemenuhan standar kegiatan usaha.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL): Komitmen lingkungan terintegrasi dalam sistem OSS yang tidak memerlukan dokumen Amdal terpisah untuk perkantoran studio perkotaan.

Pendaftaran Tanda Daftar PSE Lingkup Privat Komdigi

Studio gim yang merilis produk dengan fitur akun daring, penyimpanan data komputasi awan, atau transaksi pembelian item virtual terikat aturan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 jo. Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang PSE Lingkup Privat. Pengembang wajib mengantongi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) sebelum gim dibuka untuk publik.

Pendaftaran PSE membuktikan kepatuhan pengembang terhadap tata kelola data pribadi pemakai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengajuan berlangsung secara elektronik lewat menu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) di portal OSS. Rincian alurnya diuraikan pada panduan syarat pendaftaran PSE Kominfo dan alur TDPSE.

Standar Klasifikasi Gim Nasional IGRS

Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Aturan ini mengharuskan penerbit maupun pengembang gim melakukan uji mandiri klasifikasi konten berdasarkan standar Indonesia Game Rating System (IGRS).