Syarat Izin Usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air PT 2026: KBLI 52229, Izin Operasi KPLP Perhubungan Laut, dan NIB

Perairan Indonesia menyimpan ribuan alur pelayaran strategis, jaringan pipa migas bawah laut, dan instalasi kabel komunikasi samudra. Seiring tingginya mobilitas maritim, risiko kecelakaan kapal tenggelam, rintangan navigasi di alur sempit, dan kebutuhan perawatan konstruksi dermaga kian meningkat. Kondisi ini membuka peluang usaha menjanjikan bagi penyedia jasa penanganan kapal karam serta pekerjaan bawah air.

Pemerintah menata sektor maritim khusus ini secara ketat demi menjamin keselamatan pelayaran dan kelestarian ekosistem laut. Setiap badan usaha wajib memenuhi kualifikasi legalitas, sertifikasi personel selam komersial, serta kelayakan armada kerja sebelum beroperasi. Memahami syarat izin usaha salvage dan pekerjaan bawah air secara tepat menjadi langkah awal bagi pemilik usaha agar operasional proyek berjalan lancar tanpa hambatan regulasi.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha KBLI 52229 untuk Usaha Salvage

Langkah pertama dalam perizinan berusaha adalah menentukan kode klasifikasi bidang usaha yang tepat pada sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025 dari Badan Pusat Statistik, kegiatan ini tergolong ke dalam KBLI 52229 (Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya).

Cakupan KBLI 52229 menaungi aktivitas penunjang angkutan perairan khusus yang meliputi:

• Pengangkatan kerangka kapal karam beserta muatannya dari dasar perairan pedalaman, alur kepulauan, maupun zona ekonomi eksklusif.
• Pembersihan rintangan alur pelayaran dari sisa puing atau kontainer hanyut yang membahayakan kapal lain.
• Pekerjaan bawah air komersial, seperti pengelasan basah lambung kapal, pemotongan baja bawah laut, inspeksi ultrasonik tiang dermaga, dan perbaikan kabel bawah laut.
• Penyelamatan darurat kapal kandas, penarikan kapal mogok di laut lepas, serta pemadaman insiden kebakaran kapal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, KBLI 52229 ditetapkan sebagai bidang usaha berisiko tinggi. Risiko ini berkaitan langsung dengan keselamatan penyelam, bahaya dekompresi, dan potensi pencemaran tumpahan minyak sisa bahan bakar kapal karam. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional teknis dari kementerian perhubungan sebelum melaut.

Bentuk Badan Hukum Wajib: Perseroan Terbatas (PT)

Operasi salvage membutuhkan kapal derek terapung, tabung dekompresi khusus, dan manajemen risiko yang terstruktur. Oleh sebab itu, regulasi Kementerian Perhubungan mewajibkan penyelenggara usaha salvage berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Badan usaha berbentuk persekutuan komanditer seperti CV tidak diperkenankan menjadi pemegang izin utama salvage nasional. Namun demikian, badan usaha CV tetap dapat mengambil bagian sebagai rekanan logistik, penyedia tabung gas pernapasan, atau jasa pengadaan suku cadang kapal melalui kemitraan jasa pendirian CV resmi.

Bagi pemilik modal yang hendak mendirikan badan hukum baru, maksud dan tujuan perseroan pada anggaran dasar wajib mencantumkan kegiatan jasa penunjang perairan. Anda dapat memanfaatkan layanan jasa pendirian PT resmi di Legalizin untuk mengurus akta notaris, pengesahan SK Kemenkumham, serta pendaftaran NPWP Badan secara terintegrasi.

Sebelum melangkah ke meja notaris rekanan, para pendiri perseroan disarankan melakukan pengecekan nama usaha via fitur cek nama PT guna memastikan ketersediaan nama pada pangkalan data Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dasar Regulasi: Permenhub Nomor PM 33 Tahun 2015

Tata kelola kegiatan salvage berlandaskan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kerangka Kapal dan/atau Muatannya. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap badan usaha wajib mengantongi Surat Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (SIUS/PBA) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).