Syarat Izin Industri Cat dan Pernis 2026: Alur KBLI 20221, Amdal Kimia, dan Legalitas PT

Sektor manufaktur kimia hilir di Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan stabil seiring masifnya pembangunan infrastruktur, properti komersial, perumahan, hingga industri otomotif. Permintaan pasar terhadap cat dekoratif, pelapis pelindung korosi, dan pernis kayu mendorong pelaku usaha mendirikan pabrik formulasi mandiri. Namun, pendirian fasilitas produksi cat melibatkan pengolahan bahan kimia sintetis yang mudah terbakar dan menghasilkan uap pelarut organik. Pelaku industri wajib memahami rincian syarat izin industri cat agar kegiatan manufaktur memenuhi standar keselamatan teknis, terdaftar dalam sistem perizinan berusaha nasional, dan patuh pada regulasi lingkungan hidup.

Pemerintah menata operasional pabrik cat melalui portal Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Mengingat bahan baku pembentuk cat mencakup resin, pelarut (solvent), zat pengering, dan pigmen pewarna, tingkat risiko usaha ini tergolong menengah tinggi hingga tinggi. Status hukum operasional menuntut pemenuhan Nomor Induk Berusaha (NIB), persetujuan lingkungan terverifikasi, serta izin operasional dari kementerian teknis. Mengoperasikan fasilitas pabrik cat juga mensyaratkan adanya entitas badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) demi kepastian hukum kontrak pasokan petrokimia. Melalui jasa pendirian PT resmi di Legalizin, penyusunan anggaran dasar industri, akta notaris, hingga penerbitan SK Kemenkumham diselesaikan secara tertib dan akurat.

Ruang Lingkup Usaha KBLI 20221 dalam OSS RBA

Langkah awal perizinan di portal OSS RBA dimulai dari pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat. Kegiatan pembuatan cat dan pelapis diatur dalam kelompok spesifik:

• KBLI 20221 (Industri Cat dan Pernis): Cakupan kelompok ini meliputi pembuatan cat cair maupun bubuk (powder coating), pernis pelindung kayu, lak, enamel, cairan pembersih atau penghapus cat (paint remover), pigmen olahan, kompon dempul (caulking compound), dempul sumbat nonrefraktori, zat pengering olahan, serta pelarut senyawa organik komposit (thinner) dan pengencer cat.

KBLI 20221 terpisah dari KBLI 20222 yang mengatur industri tinta cetak, serta KBLI 20115 untuk industri kimia dasar lainnya. Jika perusahaan Anda merencanakan impor atau distribusi bahan baku kimia curah untuk memasok pabrik lain tanpa proses pengolahan mesin, entitas Anda perlu mencermati panduan syarat izin distributor bahan kimia agar tidak terjadi ketidaksesuaian bidang usaha pada perizinan dasar.

Tingkat Risiko dan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021, KBLI 20221 dikategorikan ke dalam tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) untuk skala menengah, serta Risiko Tinggi (T) untuk skala besar atau pabrik yang menggunakan senyawa organik volatil (VOC) konsentrasi pekat.

Ditinjau dari aspek lingkungan hidup sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, pabrik cat wajib mengantongi Persetujuan Lingkungan sebelum izin operasional diterbitkan:

1. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup): Berlaku bagi fasilitas produksi cat skala kecil dan menengah dengan kapasitas di bawah ambang batas wajib Amdal. Dokumen ini memuat prosedur penanganan uap pelarut, tata kelola tumpahan bahan kimia, dan penampungan air sisa pencucian tangki mixer.
2. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup): Diwajibkan bagi pabrik cat terintegrasi berskala besar dengan kapasitas produksi tinggi yang berpotensi menghasilkan dampak signifikan terhadap kualitas udara dan air tanah di sekitarnya. Pengusaha dapat menggandeng lembaga resmi yang memenuhi kriteria syarat izin lembaga penyusun amdal bersertifikat kompetensi KLHK guna menyusun dokumen secara valid.
3. Persetujuan Teknis (Pertek) dan Pengelolaan Limbah B3: Proses formulasi cat menghasilkan limbah lumpur sisa pigmen, kain majun terkontaminasi pelarut, dan endapan resin yang masuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pabrik wajib membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 berizin teknis dan mengikat perjanjian kerja sama dengan pengolah limbah B3 berlisensi.

Integrasi Akun SIINas dan Kepatuhan Zonasi Industri

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, setiap pelaku usaha manufaktur wajib memiliki akun aktif di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Akun ini dikelola langsung melalui portal resmi Kementerian Perindustrian (siinas.kemenperin.go.id).

Fungsi pokok akun SIINas bagi pabrik cat mencakup:

• Penyampaian Laporan Data Industri (LDI) berkala, baik saat masa pembangunan pabrik (tahap konstruksi) maupun saat mesin high-speed disperser dan ball mill sudah beroperasi komersial.
• Verifikasi lapangan oleh verifikator teknis Kemenperin untuk memeriksa kesesuaian kapasitas mesin formulasi terhadap izin yang diajukan di OSS RBA.
• Akses fasilitas permohonan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi kriteria penentu bagi produk cat yang dipasok ke proyek belanja pemerintah (e-Katalog) dan BUMN.

Terkait lokasi pabrik, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 menegaskan bahwa industri kimia pengolahan wajib berada di dalam Kawasan Industri (KI). Pengecualian hanya diberikan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pada kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri, dengan syarat lokasi berada pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).