Syarat Pendirian PT 2026: Aturan Baru Permenkum 24/2026 dan Tenggat 30 Hari

Daftar Isi Regulasi (13 bagian)
Syarat pendirian PT 2026 tidak lagi berhenti pada akta notaris dan pengesahan Menteri Hukum. Sejak 3 November 2026, Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha berlaku dan memindahkan banyak kewajiban administratif ke dalam satu sistem: SABH. Pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar, laporan tahunan, sampai pemblokiran akses kini diatur dalam satu peraturan yang sama.
Bagi calon pengusaha, perubahan ini menyederhanakan rujukan hukum. Delapan peraturan menteri lama dicabut sekaligus. Namun ada sisi lain yang perlu dicermati: tenggat 30 hari setelah akta ditandatangani kini berlaku lebih tegas, dan sanksi blokir akses SABH dijalankan bertahap mulai awal 2027.
Apa Isi Permenkum 24/2026
Permenkum 24/2026 ditetapkan pada 2 November 2026 dan mulai berlaku sehari setelahnya. Isinya mengatur layanan administrasi badan usaha di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), mencakup perseroan terbatas, koperasi, BUM Desa, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer.
Peraturan ini menggabungkan aturan yang sebelumnya tersebar di banyak berkas. Melalui Pasal 153, delapan regulasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, di antaranya:
- Permenkumham M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;
- Permenkumham 8 Tahun 2018 tentang biaya jasa hukum pendirian PT bagi UMKM;
- Permenkumham 13 Tahun 2020 tentang konfirmasi status wajib pajak;
- Permenkumham 40 Tahun 2021 tentang sertifikat pendaftaran BUM Desa;
- Permenkum 13 Tahun 2025 tentang pengesahan koperasi;
- Permenkum 21 Tahun 2025 tentang pemblokiran akses PT pada SABH;
- Permenkum 25 Tahun 2025 tentang layanan jasa hukum persekutuan perdata, firma, dan CV;
- Permenkum 49 Tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran badan hukum PT.
Dua aturan lain, yaitu Permenkumham 20 Tahun 2024 tentang salinan produk layanan hukum korporasi dan Permenkum 32 Tahun 2025 tentang perbaikan data badan hukum, tidak lagi dipakai untuk badan usaha. Keduanya tetap berlaku bagi yayasan dan perkumpulan.
Syarat Pendirian PT 2026 dari Akta sampai Keputusan Menteri
Permenkum 24/2026 membagi perseroan menjadi dua: perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Perseroan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham. Perseroan perorangan hanya untuk usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan.
Alur pendirian perseroan persekutuan modal berjalan seperti sebelumnya. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dan pengajuan itu dilakukan oleh notaris lewat Sistem Administrasi Badan Hukum. Menteri kemudian menerbitkan surat keputusan pengesahan, yang disampaikan kepada notaris secara elektronik. Notaris mencetak keputusan tersebut secara mandiri.
Karena itu, persiapan sebaiknya dimulai jauh sebelum tanggal akta. Beberapa hal yang lazim disiapkan:
- Nama perseroan yang belum dipakai, dicek lebih dulu lewat cek nama PT agar tidak ditolak saat pendaftaran;
- Maksud dan tujuan usaha beserta kode KBLI 2025 yang sesuai kegiatan riil, bukan kode warisan versi lama;
- Modal dasar dan modal disetor yang disepakati para pendiri;
- Susunan direksi dan dewan komisaris;
- Data pemilik manfaat, termasuk surat pernyataan direksi dan surat persetujuan dari pihak yang ditunjuk;
- Alamat kedudukan perseroan yang sesuai dengan domisili usaha.
Untuk yang ingin menyerahkan seluruh proses ini ke pihak berpengalaman, jasa pendirian PT resmi Legalizin mencakup penyusunan akta, pengurusan SK, sampai penerbitan NIB.
Tenggat 30 Hari Setelah Akta
Pasal 9 Permenkum 24/2026 menetapkan batas 30 hari kalender untuk tiga kewajiban yang saling terkait: menuangkan keputusan RUPS ke dalam akta notaris, memberitahukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, serta mengajukan permohonan perubahan. Hitungannya dimulai sejak tanggal akta, bukan tanggal rapat.
Praktiknya, banyak perseroan baru menyadari hal ini ketika hendak mengurus izin tambahan atau mengikuti tender. Verifikator SABH akan memeriksa kelengkapan dokumen, termasuk laporan tahunan, sebelum memproses transaksi berikutnya. Pembahasan lebih rinci soal jenis perubahan yang butuh persetujuan Menteri dan yang cukup berupa pemberitahuan tersedia di artikel perubahan akta PT di notaris.
Laporan Tahunan dan Jadwal Teguran AHU
Pasal 16 mengatur dua tenggat yang sering tertukar. Pertama, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah dewan komisaris, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Kedua, persetujuan RUPS atas laporan itu wajib dimuat dalam akta notaris, lalu disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani.
Isi laporan tahunan tidak bisa diringkas asal-asalan. Minimal memuat laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan), laporan kegiatan usaha, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang memengaruhi usaha, laporan pengawasan dewan komisaris, nama direksi dan komisaris, serta gaji dan tunjangan kedua organ tersebut.
Sanksinya bertahap. Teguran tertulis dikirim melalui notifikasi SABH atau surel ketika batas waktu terlampaui. Bila dalam 30 hari sejak notifikasi kewajiban tetap tidak dipenuhi, akses perseroan pada SABH ditutup. Pembukaan blokir diajukan lewat sistem yang sama dengan mengunggah akta persetujuan dan laporan tahunan.
Tools yang Relevan dengan Topik Ini
Simulasi mandiri secara akurat berdasarkan regulasi hukum dan perpajakan resmi.
Artikel Terkait
Pendirian Badan Usaha
- Biaya Pendirian PT 2026 Naik? Empat Lapis Tarif PP 30/2026
- Cara Mendirikan CV 2026: Alur Pendaftaran Kemenkumham dan Verifikasi Legalitas
- Tahapan Pendirian PT 2026: Alur Pemesanan Nama, Pengesahan SABH, dan Penerbitan NIB
- Syarat Pendirian CV 2026: Peran Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer
- Biaya Pendirian PT 2026: Simulasi Anggaran Resmi AHU dan Rekening Perusahaan
Industri & Manufaktur
- Izin Usaha Es Krim Kemasan 2026: KBLI 10503, Registrasi BPOM MD, dan Alur OSS RBA
- Usaha Catering Rumahan 2026: KBLI 10752, Legalitas NIB, dan Kewajiban Halal
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe Kedelai PT 2026: KBLI 10307, 10308, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Vulkanisir Ban PT 2026: KBLI 22112, Standar SNI Ban, dan NIB OSS RBA
- Syarat Izin Usaha Pembuatan Kotak Karton Bergelombang CV 2026: KBLI 17021, Standar BCT Box, dan NIB OSS RBA





